= Antara Krisis Kepercayaan, 17 + 8, Layatan ke Beijing, Rusuh Nepal dan Tewasnya Charlie Kirk =
Agustus 2025 akan selalu dikenang sebagai bulan kerusuhan besar di Indonesia: gelombang protes rakyat terhadap wakil-wakil mereka di DPR, yang awalnya dimotivasi oleh isu-isu ekonomi, keadilan, dan transparansi, kemudian meluas menjadi aksi kekerasan dan penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik. Demonstrasi yang pecah tanggal 25 dan 28 Agustus, antara lain di depan gedung DPR/MPR di Jakarta, berubah menjadi rusuh: massa menyerbu hingga ke kediaman anggota DPR, rumah Menteri Keuangan, dan rumah Ketua DPR, memprotes hak-hak istimewa wakil rakyat yang dirasa tidak adil.
Dari dalam negeri, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono bahkan menyatakan bahwa ada kemungkinan campur tangan asing di balik kerusuhan tersebut. Ia menyebut bahwa ada pihak luar—non-state actors—yang menggerakkan kaki tangan di dalam negeri, yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka diperalat.
Di sisi lain, momen kerusuhan ini hampir bersamaan dengan undangan resmi bagi Presiden Prabowo Subianto ke Beijing, China. Undangan tersebut datang dari Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan Perang Melawan Fasis Dunia.
Awalnya Prabowo menyatakan tidak akan datang karena situasi di dalam negeri yang sedang rawan—rencana kehadirannya ditunda. Namun kemudian ia tetap memutuskan untuk hadir, karena dianggap penting: undangan negara besar dalam rangkaian diplomasi global dan simbol internasionalisme serta pengakuan atas peran Indonesia.
Simbol Kedaulatan & Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif
Kehadiran Prabowo di Beijing dalam parade militer tersebut ternyata bukan sekadar kehadiran seremonial. Bagaimana pun juga, ini merupakan simbol kuat bahwa Indonesia sebagai negara bebas dan aktif, tidak secara mutlak berpihak kepada satu blok besar (misalnya blok barat), tetapi tetap membuka ruang bagi hubungan bilateral dengan blok timur, terutama China dan Rusia. Dalam diplomasi kontemporer, posisi seperti ini makin penting karena dunia makin terpolarisasi—dengan persaingan geopolitik AS-China yang semakin nyata.
Hubungan bilateral dengan China khususnya memberikan keuntungan pragmatis: investasi infrastruktur, kerjasama ekonomi dan teknologi, serta akses ke pasar dan rantai pasokan global. Melalui dialog seperti “2+2” dialog antara menteri luar negeri dan pertahanan, serta kerjasama dalam Belt and Road, Indonesia bisa memperkuat kapasitas domestik dan daya saing internasional.
Reformasi Dalam Negeri dan Respons terhadap Tuntutan Rakyat
Khusus dalam negeri, setelah kerusuhan, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah nyata menanggapi tuntutan rakyat yang dikenal sebagai “17+8 tuntutan” — yang mencakup keinginan agar toleransi terhadap hak wakil rakyat dikaji ulang, transparansi anggaran parlemen, penghapusan tunjangan yang dianggap tidak wajar, dan reformasi kelembagaan.
Memang, situasi tidak berubah dalam semalam, tetapi terdapat proses pengkajian dan janji-janji bahwa sebagian besar tuntutan akan diakomodasi secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan merespons tekanan publik, dan kehadiran Prabowo di forum internasional seperti di Beijing memperkuat kredibilitas pemerintah bahwa Indonesia tidak hanya kuat dalam diplomasi luar negeri, tapi juga responsif di dalam negeri.
Konteks Global: Nepal, AS, dan Ketidakpercayaan Publik
Tidak lama setelah kerusuhan di Indonesia, pada tanggal 9 September 2025, Nepal dilanda gejolak serius yang akar penyebabnya sangat mirip: krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat, tuduhan korupsi, kebijakan yang dianggap tidak adil, demonstran yang menyerbu gedung parlemen, rumah pejabat dan institusi negara dibakar, dan akhirnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.
Di Amerika Serikat pun, baru-baru ini, influenser konservatif pro-Donald Trump, Charlie Kirk, ditembak saat orasi publik pada tanggal 10 September 2025 di Utah Valley University dalam acara “The American Comeback Tour.” Ia meninggal akibat penembakan tersebut.
Kedua peristiwa ini – di Nepal dan AS – memperlihatkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat dan pemerintah yang dianggap tidak mendengarkan suara rakyat bisa menjadi bahan bakar rusuh besar, bahkan hingga kekerasan dan perubahan rezim. Dalam konteks global, blok barat pun kini menghadapi tekanan legitimasi dari dalam: apakah mereka masih dipercaya sebagai pelindung demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan, ataukah semakin dianggap sebagai sistem yang abai terhadap rakyat biasa.
Kenapa Blok Timur / BRICS Bisa Menjadi Pilihan Strategis
Dengan melihat panorama tersebut, langkah Prabowo merapat ke blok timur—yakni memperkuat kerjasama dengan China, Rusia, dan negara Global South dalam forum seperti BRICS—menjadi sangat relevan, bahkan mungkin krusial, untuk beberapa alasan:
1.Diversifikasi hubungan luar negeri
Bergantung hanya pada mitra barat bisa membuat Indonesia rentan terhadap tekanan politik, ekonomi, dan keamanan dari kekuatan adidaya. Dengan memperkuat hubungan dengan blok timur, Indonesia memperluas jaringan kerjasama, mengurangi ketergantungan satu pihak, dan meningkatkan posisi tawar internasional.
2.Meningkatkan investasi dan kapabilitas domestik
China khususnya menawarkan kemampuan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, mineral kritis, dan energi. Bekerjasama dengan China dan negara-negara BRICS bisa membantu memenuhi kebutuhan pembangunan jangka panjang Indonesia, terutama di wilayah yang ibu kota, transportasi, energi, dan industrialisasi.
3. Simbol kedaulatan dan moral diplomasi
Dengan hadir di Beijing meskipun situasi domestik sulit, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak tunduk pada tekanan luar, bahwa kebijakan luar negeri tetap berdasarkan kepentingan nasional dan aspirasi rakyat. Ini memberikan efek psikologis domestik bahwa negara memegang kendali penuh atas pilihannya sendiri.
4.Menghadapi dinamika global multipolar
Dunia saat ini bergerak menuju multipolaritas: kekuasaan semakin tersebar, bukan hanya antara Barat vs Timur, tetapi juga antara negara-negara besar baru dan kekuatan regional. Indonesia yang secara geografi dan demografis termasuk negara besar di Asia Tenggara harus menempatkan diri sebagai jembatan antara blok-blok kekuatan, bukan sebagai pion.
5.Perlindungan terhadap gangguan asing
Jika benar ada campur tangan asing di kerusuhan dalam negeri—baik dalam bentuk ideologi, pendanaan, atau manipulasi sosial/media—maka memperkuat hubungan dengan pihak lain yang mungkin tidak memiliki konflik kepentingan yang sama dengan blok barat dapat menyediakan ruang strategi alternatif. Hubungan dengan blok timur memberi opsi keamanan diplomatis dan politik terhadap intervensi eksternal.
Potensi Risiko dan Kebutuhan Kewaspadaan
Tentu saja, merapat ke blok timur dan menjalin kerjasama lebih erat bukan tanpa risiko:
Bisa timbul tuduhan bahwa Indonesia “memihak” satu pihak, atau menjadi korban tarik-menarik geopolitik, yang bisa menimbulkan tekanan dari negara-negara barat.
Ada kekhawatiran soal kedaulatan dalam kerjasama ekonomi—misalnya apakah manfaat investasi benar-benar dirasakan rakyat, apakah insentif yang diberi adil, dan apakah Indonesia tetap memiliki kontrol penuh atas sumber daya strategisnya.
Isu hak asasi manusia, transparansi, kebebasan pers, dan demokrasi kadang menjadi sorotan dalam beberapa negara blok timur, sehingga Indonesia harus menjaga reputasinya dan memastikan kerjasama tidak merusak nilai-nilai demokrasi domestik.
Kenapa menurut saya Ini Langkah yang Tepat ??
Melihat gejolak domestik yang dipicu oleh krisis kepercayaan publik terhadap wakil rakyat, pengorbanan simbolik dan strategis seperti kehadiran Prabowo di Beijing, dan konteks global dimana banyak negara mengalami fenomena serupa (Nepal, AS) menunjukkan bahwa kepemimpinan sekarang tidak bisa hanya mengandalkan legasi atau jaringan lama. Ia memerlukan langkah konkret yang menunjukkan bahwa aspirasi rakyat diperhatikan, bahwa Indonesia mampu menjunjung kedaulatannya di hadapan tekanan internasional.
Merapat ke blok timur bukan berarti berpaling sepenuhnya dari barat, tetapi lebih sebagai strategi keseimbangan — untuk memperkuat posisi tawar, mendapatkan alternatif, dan memastikan bahwa kepentingan nasional, baik diplomasi, ekonomi, keamanan, maupun keadilan sosial, diutamakan.
Prabowo dan para pembantuannya — pemerintah dan pejabat — tampaknya telah membaca tanda zaman dengan benar. Di saat rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan reformasi wakil rakyat, di saat pula dunia berubah, pilihan untuk merapat ke blok timur adalah langkah yang valid dan bijaksana. Ia bukan hanya tentang peta politik global,
TAPI INI TENTANG MEMBERI RAKYAT HARAPAN BAHWA NEGARA INI MAMPU MENENTUKAN ARAHNYA SENDIRI – MANDIRI, ADIL DAN DIDENGARKAN.
